Bantuan Pangan Bermasalah, Ratusan KPM di Banyukapah Diduga Dipangkas

Sejumlah warga mengaku kecewa. Mereka menyebut selama ini selalu mendapat jatah, namun kali ini tidak. “Biasanya kami dapat bagian, tapi sekarang tidak,” kata seorang warga berinisial M.

Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi data penerima. Sebab, aturan Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah dan Permensos Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pangan, secara tegas mewajibkan distribusi tepat sasaran tanpa diskriminasi.

Pemerintah desa dan kecamatan diminta segera memberikan klarifikasi terkait dugaan perubahan maupun penghapusan data. Sementara itu, PT Pos Indonesia sebagai penyalur resmi juga didesak membuka data distribusi untuk memastikan tidak ada penerima ganda atau pemangkasan jatah.

Program bantuan pangan berupa beras Bulog sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat menjaga ketahanan pangan keluarga berpenghasilan rendah di tengah naiknya harga kebutuhan pokok.

Hingga berita ini diturunkan, media masih berupaya menghubungi Pemerintah Desa Banyukapah, Pemerintah Kecamatan Kedungdung, Bulog, dan PT Pos Indonesia untuk mendapatkan keterangan resmi.

Editor : Satu Suara