Soroti Pelaksanaan MBG, MADAS Buka Ruang Aduan Masyarakat

SAMPANG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah mulai menuai sorotan di Kabupaten Sampang, Madura.

Dewan Pimpinan Cabang Madura Asli (MADAS) memutuskan membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan program tersebut.

Keputusan itu lahir dalam rapat internal DPC MADAS Sampang yang digelar di sebuah rumah makan di Jalan Trunojoyo, Sabtu (30/8). Forum ini dihadiri Pembina MADAS Muis, Ketua DPC Umar Faruk, serta sejumlah pengurus dan aktivis dari berbagai PAC.

Umar Faruk menuturkan, implementasi program MBG di Sampang baru berjalan sejak 10 Juni lalu. Sejak saat itu, sejumlah Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) atau dapur umum mulai bermunculan di beberapa kecamatan.

“Namun jumlah SPPG yang tersedia masih jauh dari kebutuhan masyarakat. Kami memperkirakan jumlahnya akan bertambah, tapi untuk saat ini belum mampu mengakomodasi semua,” jelasnya.

Ia juga menyoroti munculnya keluhan warga yang ramai beredar lewat unggahan foto dan video di media sosial. “Artinya, publik merasakan ada kejanggalan, hanya saja banyak yang belum berani menyampaikan secara terbuka,” ujarnya.

Untuk menampung aspirasi itu, DPC MADAS berencana mendirikan posko pengaduan mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan. Menurut Umar, posko tersebut akan menjadi jembatan antara warga dengan pihak-pihak terkait dalam pengawasan program MBG.

“Kami sedang mematangkan konsep, teknis, hingga alur protap posko pengaduan. Prinsipnya, kami ingin masyarakat memiliki ruang aman untuk menyampaikan keluhan,” tegasnya.

Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk memperkuat gizi anak sekolah dan masyarakat kurang mampu. Namun, tanpa pengawasan ketat, program ini rawan penyimpangan dan berisiko hanya menjadi seremonial belaka.

Kehadiran posko pengaduan dari masyarakat sipil seperti MADAS diharapkan dapat menjadi instrumen kontrol, agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan.