Mayoritas Desa di Jrengik Sampang Diduga Belum Laporkan LKPPD 2025, Ini Dampaknya
SAMPANG - Mayoritas pemerintah desa di Kecamatan Jrengik diduga belum menyerahkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) tahun anggaran 2025 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), meskipun batas waktu penyampaian laporan tersebut telah mendekati bahkan terlampaui.
Informasi ini mencuat dari komunikasi internal para Ketua BPD se-Kecamatan Jrengik. Dalam percakapan tersebut, tidak ada konfirmasi yang menunjukkan adanya penyerahan LKPPD dari pemerintah desa hingga awal April 2026. Padahal, sesuai ketentuan, laporan tersebut wajib disampaikan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
Ketua BPD Desa Bancelok, Mamak, menilai kondisi ini sebagai persoalan serius yang tidak bisa dianggap sekadar keterlambatan administratif biasa. Menurutnya, LKPPD merupakan instrumen utama dalam memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Kalau sampai batas waktu belum juga disampaikan, ini menjadi catatan serius. LKPPD bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran desa kepada masyarakat melalui BPD,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2025, seluruh kegiatan dan realisasi anggaran seharusnya sudah selesai dan terdokumentasi dengan baik, sehingga tidak ada alasan untuk menunda pelaporan.
“Kalau anggaran sudah terserap, maka realisasinya harus segera dilaporkan. Ini menyangkut transparansi kepada publik,” tegasnya.
Fenomena keterlambatan yang terjadi secara hampir merata di desa-desa Kecamatan Jrengik ini dinilai mengarah pada persoalan yang lebih luas, bukan sekadar kelalaian individual. Kondisi tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya kelemahan dalam tata kelola administrasi, rendahnya kedisiplinan pelaporan, hingga belum optimalnya pembinaan dan pengawasan dari pihak terkait. Jika tidak segera ditangani, situasi ini berpotensi melemahkan fungsi kontrol BPD sekaligus membuka ruang terhadap risiko ketidaktertiban dalam pengelolaan keuangan desa.
Dalam konteks tersebut, peran aktif BPD menjadi krusial. Tidak hanya sebagai penerima laporan, BPD juga dituntut untuk memastikan kewajiban tersebut dipenuhi oleh pemerintah desa. Mamak pun mengajak seluruh Ketua BPD di Kecamatan Jrengik untuk tidak bersikap pasif.
“Kami mengajak seluruh Ketua BPD se-Kecamatan Jrengik untuk lebih proaktif. Jangan hanya menunggu laporan masuk, tetapi juga melakukan komunikasi dan pengingat kepada pemerintah desa agar kewajiban ini segera dipenuhi,” katanya.
Dorongan terhadap transparansi dan akuntabilitas dinilai harus menjadi komitmen bersama, baik oleh pemerintah desa maupun BPD sebagai representasi masyarakat. Pelaporan yang tepat waktu tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik serta mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan bertanggung jawab. ( Hoĩry )
