Praperadilan Wartawan Amir di Mojokerto: Kuasa Hukum Soroti Dugaan Kejanggalan, Keluarga Menanti Keadilan
SATU SUARA MOJOKERTO | Proses hukum yang tengah dijalani wartawan Amir Asnawi menjadi sorotan. Di balik jalannya persidangan, tersimpan kisah seorang jurnalis yang kini harus menghadapi perkara hukum, sekaligus mempertaruhkan masa depan keluarganya.
Amir Asnawi, yang dikenal aktif menjalankan tugas jurnalistik, kini berada dalam pusaran perkara yang oleh pihak kuasa hukum dinilai menyimpan sejumlah kejanggalan. Bagi keluarga, Amir bukan sekadar wartawan, melainkan tulang punggung yang selama ini menopang kehidupan mereka.
Kuasa hukum Amir, Rikha Permatasari, menyampaikan harapan agar hakim tunggal yang menangani perkara ini dapat memberikan putusan yang tidak hanya berlandaskan aspek formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanusiaan.
“Ketika masyarakat kecil berhadapan dengan hukum, satu-satunya harapan adalah keadilan yang jujur dan berpihak pada kebenaran. Kami berharap Yang Mulia Hakim melihat perkara ini secara utuh, termasuk sisi kemanusiaannya,” ujar Rikha.
Dalam persidangan, kuasa hukum mengungkap sejumlah hal yang dinilai janggal dalam proses hukum yang dialami Amir. Di antaranya:
Penangkapan disebut terjadi sebelum adanya laporan polisi;
Penetapan tersangka dan proses penyidikan diduga tidak memiliki dasar hukum yang kuat;
Saat pemeriksaan (BAP) untuk perkara dengan ancaman di atas 5 tahun, Amir disebut tidak didampingi kuasa hukum;
Permohonan penangguhan penahanan tidak dikabulkan;
Salinan BAP tidak diberikan kepada pihak kuasa hukum untuk kepentingan pembelaan.
Selain itu, Amir juga diduga terjerat dalam skenario operasi tangkap tangan (OTT) dengan nilai sekitar Rp3 juta, yang oleh pihak kuasa hukum disebut memiliki indikasi rekayasa atau jebakan.
Kuasa hukum menyebut, saat peristiwa terjadi, Amir tengah menjalankan tugas jurnalistik. Sebagai wartawan, ia memiliki kewajiban menyampaikan informasi kepada publik.
Namun dalam kasus ini, Amir justru harus menghadapi proses pidana yang dinilai tidak mempertimbangkan mekanisme hukum pers sebagaimana mestinya.
Kasus ini menjadi perhatian karena dinilai mencerminkan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mendapatkan keadilan.
“Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Keadilan harus dirasakan oleh semua, tanpa memandang siapa dia,” tegas Rikha.
Putusan praperadilan dijadwalkan akan dibacakan pada Senin, 27 April 2026, di Ruang Sidang Tirta, Pengadilan Negeri Mojokerto.
Kuasa hukum berharap majelis hakim dapat memberikan putusan yang:
Objektif dan berdasarkan fakta persidangan;
Menjunjung tinggi nilai keadilan;
Mempertimbangkan aspek kemanusiaan.
Bagi Amir dan keluarganya, putusan ini bukan sekadar perkara hukum, melainkan tentang masa depan dan harapan akan keadilan yang dinanti.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan konfirmasi dari semua pihak demi keberimbangan informasi. ( Tim )
