Jaksa Tuntut H. Umar Faruk 3 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan AJB Palsu dan Peralihan Sertifikat Tanah
SAMPANG - Sidang lanjutan perkara dugaan penggunaan Akta Jual Beli (AJB) palsu dengan terdakwa H. Umar Faruk kembali digelar di Pengadilan Negeri Sampang, Madura, Jawa Timur, Selasa (19/5/2026).
Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Sampang membacakan tuntutan pidana penjara selama tiga tahun terhadap terdakwa H. Umar Faruk.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan penggunaan AJB Nomor 983/2016 yang disebut palsu berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur. Dokumen tersebut diduga digunakan sebagai dasar proses peralihan hak Sertifikat Nomor 2165 yang berada di Jalan Manggis, Kelurahan Gunung Sekar, Kabupaten Sampang.
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa yang didakwa menggunakan AJB palsu untuk proses balik nama sertifikat tanah dari pemilik awal, Ratna Ningsih Listyowati, kepada H. Umar Faruk melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sampang.
Pihak korban menilai tuntutan tiga tahun penjara tersebut belum memenuhi rasa keadilan. Mereka berharap majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman maksimal kepada terdakwa karena dinilai telah menimbulkan kerugian besar bagi korban.
Diketahui, Ratna Ningsih Listyowati selaku pemilik awal Sertifikat Nomor 2165 disebut tidak pernah menjual tanah tersebut. Bahkan, ia dikabarkan tidak pernah bertemu maupun menandatangani AJB Nomor 983/2016 yang dijadikan dasar peralihan hak oleh terdakwa.
Rudi, pihak yang mengikuti jalannya persidangan, menyampaikan bahwa pihaknya tetap menghormati tuntutan yang dibacakan JPU. Namun menurutnya, tuntutan tersebut seharusnya bisa lebih maksimal mengingat fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
“Kami menghargai tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tetapi seharusnya tuntutan bisa lebih maksimal. Dalam persidangan sudah jelas terdakwa mengakui menandatangani AJB Nomor 983/2016 yang dinyatakan palsu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penandatanganan AJB tersebut dilakukan di toko milik terdakwa dan disaksikan langsung oleh istrinya, padahal proses penandatanganan AJB seharusnya dilakukan di kantor notaris atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT).
“Setelah ditandatangani, AJB itu kemudian digunakan sebagai dasar pengajuan balik nama Sertifikat Nomor 2165 dari Ratna Ningsih Listyowati kepada H. Umar Faruk di Kantor BPN Sampang sesuai warkah yang diajukan terdakwa,” tambahnya.
Persidangan berlangsung aman dan kondusif hingga selesai. Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda berikutnya sesuai jadwal yang ditetapkan majelis hakim. ( Tim )
