Laporan Rakyat Diduga Diabaikan, Rikha Permatasari Desak DPRD Sidoarjo dan APH Bertindak!
SIDOARJO - Praktisi hukum nasional, Rikha Permatasari, menyampaikan dukungan penuh terhadap peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Ia menegaskan bahwa partisipasi warga negara merupakan hak konstitusional yang dijamin hukum dan menjadi pilar penting dalam menjaga akuntabilitas serta integritas negara.
Dalam pernyataannya, Rikha menilai tindakan yang dilakukan oleh Imam Syafi’i sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap negara. Menurutnya, keberanian masyarakat dalam melaporkan dugaan penyimpangan merupakan kontribusi penting bagi tegaknya keadilan, transparansi, dan supremasi hukum.
“Negara yang sehat tidak hanya ditopang oleh pejabat, tetapi juga oleh rakyat yang berani bersuara dan mengawal kebijakan publik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya indikasi laporan masyarakat yang telah disampaikan melalui mekanisme resmi bahkan melibatkan lembaga negara seperti Inspektorat Provinsi dan Ombudsman RI - namun diduga tidak ditindaklanjuti secara optimal oleh pihak terkait.
Menurut Rikha, jika benar terjadi pembiaran terhadap laporan tersebut, maka hal itu mencerminkan kemunduran tata kelola pemerintahan serta berpotensi mencederai kepercayaan publik.
Ia dengan tegas mengecam sikap aparatur yang dinilai abai terhadap aspirasi masyarakat. “Pejabat publik digaji oleh rakyat, diberi kewenangan oleh negara, dan disumpah untuk melayani masyarakat bukan untuk diam, apalagi melindungi kepentingan tertentu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rikha mengingatkan agar tidak ada pembiaran terhadap dugaan pelanggaran, termasuk dalam aspek tata ruang, sempadan sungai, maupun pengabaian rekomendasi lembaga negara. Ia menilai, penumpukan laporan tanpa kejelasan justru dapat merusak marwah negara hukum.
Dalam pernyataannya, ia juga menyampaikan sejumlah desakan, antara lain:
DPRD Kabupaten Sidoarjo diminta menjalankan fungsi pengawasan secara serius dan terbuka;
Inspektorat serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus memberikan jawaban resmi dan transparan kepada masyarakat pelapor;
Penegakan aturan tata ruang dan perlindungan aset negara harus dilakukan tanpa pandang bulu;
Aparat penegak hukum diminta turun tangan apabila ditemukan unsur maladministrasi atau penyalahgunaan kewenangan.
Rikha menegaskan bahwa masyarakat yang peduli bukanlah ancaman bagi pemerintah, melainkan mitra dalam menjaga keberlangsungan negara. Sebaliknya, sikap anti kritik dan alergi terhadap pengawasan justru menjadi ancaman serius bagi demokrasi.
“Negara ini tidak boleh kalah oleh pembiaran. Hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan, dan suara rakyat tidak boleh dibungkam oleh diamnya pejabat,” pungkasnya. ( Tim )
