Rikha Permatasari: Semangat Boedi Oetomo 1908 Harus Hidup dalam Penegakan Hukum yang Adil
SURABAYA - Momentum Hari Kebangkitan Nasional dinilai bukan sekadar mengenang lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908, tetapi juga menjadi pengingat penting tentang semangat persatuan, pendidikan, perjuangan, dan kesadaran hukum dalam melawan ketidakadilan.
Praktisi hukum Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM., menegaskan bahwa nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pendiri bangsa masih sangat relevan dengan kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini.
“Bangsa ini dibangun di atas semangat perjuangan, pendidikan, persatuan, dan kesadaran hukum untuk melawan ketidakadilan. Semangat itu harus terus hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).
Menurut Rikha, Kebangkitan Nasional pada tahun 1908 menjadi titik awal kesadaran rakyat Indonesia bahwa penjajahan tidak hanya dilawan dengan kekuatan fisik, tetapi juga melalui pendidikan, organisasi, dan kesadaran kolektif terhadap hak-hak masyarakat.
Ia menilai semangat tersebut harus diterjemahkan dalam bentuk penegakan hukum yang adil, berintegritas, dan berpihak kepada masyarakat.
“Negara hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan, intimidasi, ataupun kepentingan kelompok tertentu. Hukum harus menjadi alat perlindungan rakyat, bukan alat tekanan,” tegasnya.
Rikha juga menyoroti pentingnya kebangkitan moral para penegak hukum serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum. Menurutnya, keberanian melawan korupsi, premanisme, intoleransi, hingga berbagai bentuk ketidakadilan merupakan bagian dari semangat kebangkitan nasional di era modern.
Sebagai praktisi hukum dan mediator, Rikha memandang profesi advokat bukan hanya sebatas litigasi di pengadilan, tetapi juga bagian dari perjuangan intelektual bangsa.
“Advokat memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, membela hak-hak warga negara, serta menjaga nilai keadilan dan kemanusiaan,” katanya.
Sementara itu, mediator dinilai memiliki peran penting dalam membangun budaya dialog dan perdamaian di tengah masyarakat. Semangat Boedi Oetomo yang mengedepankan persatuan dan kesadaran kolektif dinilai sangat relevan dalam upaya penyelesaian konflik secara damai.
“Persatuan bangsa tidak hanya dibangun melalui politik, tetapi juga melalui penyelesaian konflik yang berkeadilan, bermartabat, dan mengedepankan musyawarah,” imbuhnya.
Rikha menilai kesadaran hukum masyarakat Indonesia mulai tumbuh seiring perkembangan teknologi informasi dan keterbukaan akses publik terhadap isu hukum. Namun, masih terdapat tantangan besar seperti rendahnya literasi hukum, penyebaran hoaks, budaya main hakim sendiri, hingga menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap proses hukum.
Ia menegaskan bahwa budaya taat hukum dan etika sosial harus kembali dibangkitkan.
“Masyarakat perlu memahami bahwa menyampaikan pendapat boleh, tetapi tidak boleh melanggar hukum, menghina, mengancam, ataupun merusak persatuan,” ujarnya.
Di era digital saat ini, lanjut Rikha, bangsa Indonesia menghadapi tantangan baru berupa disinformasi, ujaran kebencian, cyber bullying, intoleransi digital, hingga polarisasi sosial akibat media sosial.
Karena itu, menurutnya, hukum harus hadir sebagai instrumen menjaga ketertiban dan persatuan nasional tanpa membungkam demokrasi serta kebebasan berpendapat.
“Kebebasan berekspresi tidak boleh berubah menjadi ruang fitnah, provokasi, maupun perpecahan bangsa. Literasi hukum digital sangat penting untuk membangun masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab,” jelasnya.
Rikha juga menekankan pentingnya mediasi sebagai bagian dari kebangkitan cara bangsa Indonesia menyelesaikan konflik secara damai dan beradab.
Menurutnya, budaya musyawarah dan mufakat merupakan nilai luhur bangsa yang harus terus dijaga.
“Tidak semua persoalan harus diselesaikan melalui pertarungan panjang di pengadilan. Banyak konflik keluarga, bisnis, pertanahan, hingga sosial yang justru lebih baik diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan damai,” katanya.
Ia menambahkan, perdamaian yang lahir dari kesadaran para pihak sering kali lebih kuat dibanding putusan yang dipaksakan.
“Mediasi bukan tanda kelemahan, tetapi bentuk kedewasaan hukum dan kebangsaan,” pungkasnya.
Di akhir pernyataannya, Rikha mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum memperkuat persatuan dan kesadaran hukum demi Indonesia yang lebih bermartabat.
“Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Bangkitkan persatuan, bangkitkan kesadaran hukum, dan bangkitkan keadilan untuk Indonesia yang lebih bermartabat,” tutupnya.
Penulis : Hoĩry
Editor : Redaksi
