Direktur Utama PT SSS Blokir Wartawan Usai Dicecar Soal Good Corporate Governance dan Dugaan Konflik Kepentingan
SAMPANG - Sikap defensif dan antikritik dipertontonkan oleh petinggi anak usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sampang Direktur Utama PT Sampang Sarana Shorebase (PT SSS), Insiyatun, memilih memutuskan komunikasi dan memblokir nomor WhatsApp wartawan setelah dicecar pertanyaan beruntun mengenai kepatuhan Good Corporate Governance (GCG) dan potensi konflik kepentingan di tubuh perusahaan yang dipimpinnya.
Aksi "bungkam" sang Direktur Utama ini bermula ketika wartawan melayangkan konfirmasi lanjutan terkait gurita rangkap jabatan bawahannya, Direktur Operasional PT SSS, Prasetyo Lukman Hakim, Prasetyo diketahui merangkap sebagai Ketua DPD PSI Kabupaten Sampang sekaligus Pembina ABAIDI Foundation, sebuah yayasan sosial yang secara terbuka mengaku terinspirasi dari Bupati Sampang, Slamet Junaidi (Aba Idi).
Pada komunikasi awal, Insiyatun sempat pasang badan, ia berdalih bahwa berdasarkan aspek hukum formal, tidak ada aturan yang melarang rangkap jabatan tersebut, namun, situasi berbalik 180 derajat ketika pertanyaan menukik ke jantung tata kelola perusahaan publik.
Wartawan mempertanyakan apakah PT SSS memiliki aturan internal terkait kode etik BUMD, sejauh mana PT Geliat Sampang Mandiri (PT GSM) selaku induk holding mengevaluasi konflik kepentingan ini, dan bagaimana jaminan independensi perusahaan agar tidak terseret ke ranah politik praktis.
Bukannya memberikan jawaban profesional sebagai nakhoda perusahaan yang mengelola aset daerah, Insiyatun memilih menghindar, berdasarkan catatan kronologi redaksi, pesan konfirmasi tersebut hanya menyisakan tanda centang satu, nomor wartawan resmi diblokir tak lama setelah pertanyaan-pertanyaan krusial itu terkirim.
Langkah menutup diri yang diambil Insiyatun dinilai berbanding lurus dengan latar belakang dirinya sendiri, berdasarkan penelusuran, Insiyatun tercatat pernah masuk dalam jajaran tim hukum pasangan "Jimad Sakteh" pada perhelatan Pilkada Sampang 2024 lalu.
Irisan tebal antara posisi direksi BUMD, aktivitas politik praktis, dan pembentukan yayasan yang menggunakan nama penguasa daerah yang masih aktif, memperkuat dugaan adanya pengabaian prinsip tata kelola perusahaan yang bersih.
Sikap alergi media yang ditunjukkan Insiyatun memicu kritik keras dari kelompok sipil, ketua Umum Masyarakat Advokasi Analisis Strategis (MADAS) Indonesia, Arifin, mengecam keras tindakan pemblokiran tersebut, menurutnya, tindakan itu adalah potret buruk manajemen BUMD yang mendiskreditkan asas akuntabilitas.
"Pejabat BUMD itu mengelola uang dan aset publik, bukan perusahaan milik pribadi, mereka wajib menjunjung tinggi independensi dan transparansi, menolak menjelaskan potensi konflik kepentingan dan justru memblokir wartawan adalah indikasi nyata ada yang tidak beres dalam penerapan GCG di sana," tegas Arifin. Kamis (09/07)
Arifin mendesak PT GSM selaku pemegang saham mayoritas untuk tidak tinggal diam melihat kelakuan anak usahanya, Holding dituntut segera turun tangan mengevaluasi kebijakan rangkap jabatan direksi serta mengaudit kepatuhan GCG di PT SSS.
Hingga berita ini dinaikkan, ruang redaksi belum menerima penjelasan resmi, baik dari Insiyatun yang memilih mengurung diri di balik dinding blokir, maupun dari manajemen PT GSM.
Bungkamnya petinggi Sampang Sarana Shorabase ini kian menebalkan tanda tanya, sejauh mana gurita kepentingan politik telah mencengkeram tata kelola BUMD Sampang?
Penulis : Tim
Editor : Redaksi
