Proyek Irigasi Rp195 Juta di Desa Gulbung Disorot, Diduga Tak Sesuai Spesifikasi, BBWS Brantas Didesak Turun Tangan
Berdasarkan hasil pantauan di lokasi, ditemukan sejumlah indikasi yang diduga tidak sesuai dengan standar pelaksanaan konstruksi. Kedalaman galian saluran terlihat tidak seragam, susunan pasangan batu dinilai kurang rapi, serta beberapa bagian pekerjaan diduga tidak mengacu secara maksimal pada gambar teknis maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mutu pekerjaan sekaligus efektivitas pengawasan terhadap proyek yang menggunakan dana negara. Pasalnya, setiap pelaksanaan P3-TGAI wajib berpedoman pada spesifikasi teknis, gambar kerja, dan RAB agar menghasilkan konstruksi yang kokoh, berkualitas, serta mampu mendukung kebutuhan irigasi petani dalam jangka panjang.
Apabila dugaan tersebut terbukti melalui pemeriksaan teknis, kondisi itu berpotensi menurunkan kualitas bangunan, memperpendek usia konstruksi, dan mengurangi efektivitas pemanfaatan anggaran negara.
Saat dikonfirmasi, Penjabat (Pj) Kepala Desa Gulbung, Maksus, menyebut proyek P3A Rabasan Indah berada di bawah tanggung jawab seseorang bernama Akrom.
"Proyek HIPPA Rabasan Indah itu milik Akrom," ujarnya singkat.
Namun hingga berita ini ditulis, Akrom belum berhasil ditemui maupun memberikan tanggapan atas dugaan yang berkembang.
Sementara itu, sejumlah pekerja di lokasi mengaku hanya bekerja sebagai buruh harian dan tidak mengetahui spesifikasi teknis maupun dokumen pekerjaan yang menjadi acuan pelaksanaan proyek.
"Kami hanya pekerja atau kuli. Soal RAB maupun gambar kami tidak tahu. Kami hanya diminta mengerjakan saluran ini. Untuk kedalaman galian juga bukan kami yang menentukan," ungkap salah seorang pekerja.
Pengakuan para pekerja tersebut semakin menegaskan pentingnya peran pelaksana teknis dan pengawas lapangan dalam memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan. Sebab, proyek yang dibiayai APBN tidak cukup hanya selesai secara fisik, tetapi juga harus memenuhi standar mutu agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya para petani sebagai penerima manfaat langsung.
Atas temuan tersebut, masyarakat mendesak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas segera melakukan audit teknis dan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek P3-TGAI di Desa Gulbung. Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar kerja, dan RAB.
Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran dalam pelaksanaan proyek, masyarakat berharap dilakukan perbaikan, evaluasi, hingga penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar penggunaan uang negara benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini dipublikasikan, Akrom belum memberikan klarifikasi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak terkait sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. ( Tim )
