SPBU 54.692.07 Jrengik Dilaporkan ke Pertamina, Dugaan Pengisian BBM Subsidi ke Jerigen Jadi Sorotan

Satu Suara

Kamis, Juli 09, 2026

Ukuran Teks

SAMPANG - Mat Terbang, salah seorang Pemuda Ring 1 Kecamatan Jrengik, secara resmi melaporkan SPBU 54.692.07 terkait dugaan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran BBM subsidi yang berlaku di bawah pengawasan Pertamina. Laporan tersebut disampaikan pada Kamis (9/7/2026).

Laporan itu berawal dari dugaan aktivitas pengisian BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar ke dalam jerigen plastik yang disebut terjadi hampir setiap hari di SPBU tersebut. Menurut pelapor, praktik tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.

Saat dikonfirmasi awak media, Yadi selaku Manajer SPBU 54.692.07 membantah adanya pelanggaran. Ia menegaskan bahwa operasional SPBU telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pertamina.

Untuk memperoleh kejelasan, awak media kemudian meminta konfirmasi kepada pihak Pertamina melalui aplikasi WhatsApp. Dalam keterangannya, Pertamina menjelaskan bahwa pengisian BBM subsidi ke dalam jerigen pada dasarnya diperbolehkan, namun harus memenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014.

Adapun ketentuan tersebut meliputi:

• Pengisian hanya menggunakan jerigen yang memenuhi standar HSSE (Health, Safety, Security, and Environment).

• Jerigen wajib diletakkan di lantai selama proses pengisian berlangsung.

• Pemohon wajib membawa surat rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau instansi yang berwenang sesuai dengan jenis kegiatan yang membutuhkan BBM tersebut.

Selain itu, Pertamina juga memberikan penjelasan terkait pengisian BBM subsidi untuk ambulans yang mengangkut jenazah.

Dalam keterangannya disebutkan bahwa ambulans merupakan kendaraan pelayanan umum yang berhak memperoleh BBM subsidi. Namun, proses pengisian tetap harus memenuhi mekanisme yang berlaku, yakni melalui proses verifikasi serta didukung surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang berwenang, seperti lurah, kepala desa, atau kepala SKPD terkait. Selain itu, kendaraan ambulans juga harus telah terdaftar sebagai penerima BBM subsidi yang dibuktikan dengan kepemilikan QR Code resmi.

Dengan adanya penjelasan tersebut, dugaan pelanggaran yang dilaporkan kini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipastikan apakah praktik pengisian BBM di SPBU 54.692.07 telah memenuhi seluruh persyaratan atau justru ditemukan adanya pelanggaran administratif maupun ketentuan penyaluran BBM subsidi. ( Tim )