Pengadaan Pertanian Sampang Rp5,5 Miliar Disorot, Mesin Perajang Tembakau Datang Setelah Musim Berakhir
Salah satu yang mendapat perhatian adalah pengadaan Mesin Perajang Tembakau senilai Rp316.200.028. Pengadaan tersebut disebut mengalami keterlambatan hingga mesin baru tersedia ketika musim tembakau telah berakhir.
Padahal, mesin tersebut secara langsung berkaitan dengan kebutuhan petani tembakau yang penggunaannya sangat bergantung pada momentum musim.
Selain Mesin Perajang Tembakau, sejumlah paket pengadaan bernilai besar juga tercatat dalam belanja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sampang. Di antaranya Combine Harvester senilai Rp2.096.960.940, Handtraktor Rp904.260.000, Pupuk ZA Plus Rp491.508.000, Combine Harvester Rp387.850.000, serta Mesin Perajang Tembakau Rp316.200.028.
Jika lima paket tersebut dijumlahkan, nilainya mencapai sekitar Rp4,19 miliar.
Sebagian pengadaan dilakukan melalui mekanisme E-Purchasing, termasuk metode mini-kompetisi.
Namun, persoalan yang kemudian mengemuka bukan semata mengenai besarnya anggaran yang telah direalisasikan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah barang yang dibeli pemerintah benar-benar tersedia sesuai kebutuhan dan dapat dimanfaatkan petani pada waktu yang tepat.
Mesin Datang, Musim Tembakau Berakhir
Saat dikonfirmasi awak media bersama Ketua LP3D, Moh. Mansur, di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Rabu (17/9/2026), Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sampang, Nurdin S. HUT, menjelaskan sejumlah pengadaan yang menjadi perhatian.
Terkait pengadaan Mesin Perajang Tembakau senilai Rp316 juta lebih, Nurdin mengakui adanya keterlambatan.
Bahkan, menurut penjelasannya, mesin tersebut baru tersedia setelah musim tembakau selesai.
Nurdin beralasan, mesin tersebut masih dapat dimanfaatkan pada musim berikutnya karena merupakan produksi tahun 2026 dan dapat digunakan kembali pada 2027.
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan dari sisi waktu pemanfaatan.
Ketua LP3D Moh. Mansur menilai, keberadaan barang setelah musim penggunaannya berakhir tetap menyisakan persoalan. Sebab, tujuan pengadaan sarana pertanian semestinya tidak hanya berakhir pada tersedianya barang, tetapi juga memastikan barang tersebut dapat digunakan ketika petani membutuhkannya.
“Kalau datangnya sudah terlambat, musimnya sudah selesai. Barangnya memang ada, tetapi momentum pemanfaatannya sudah basi. Petani tidak bisa memanfaatkannya saat musim yang membutuhkan mesin itu,” ujar Mansur.
Menurutnya, perencanaan pengadaan sektor pertanian idealnya memperhitungkan kalender musim, tahapan produksi, serta kebutuhan riil petani.
Jangan sampai proses administrasi dan pengadaan berjalan, tetapi barang yang dibutuhkan baru tersedia setelah momentum penggunaannya terlewati.
Handtraktor Masih Menunggu SK Bupati
Selain mesin perajang tembakau, pengadaan 30 unit handtraktor juga menjadi bagian yang mendapat perhatian.
Nurdin menjelaskan, penyaluran handtraktor tersebut masih menunggu Surat Keputusan (SK) Bupati Sampang. Hal itu karena usulan penerima berasal dari kelompok tani dan ditujukan kepada Bupati Sampang.
Kondisi tersebut kembali menimbulkan pertanyaan mengenai waktu antara proses pengadaan, penerimaan barang, penetapan penerima hingga barang benar-benar sampai dan digunakan oleh kelompok tani.
Sebab, semakin panjang rentang waktu tersebut, semakin penting pula memastikan bahwa barang yang telah dibeli dengan uang negara tidak berhenti sebagai aset yang belum dimanfaatkan.
Kebutuhan NPK Berubah Menjadi ZA
Sorotan lainnya muncul pada pengadaan pupuk.
Menurut penjelasan Nurdin, kebutuhan awal yang direncanakan adalah pupuk NPK. Namun, karena stok tidak tersedia, pengadaan kemudian dialihkan menjadi pupuk ZA.
Pengadaan tersebut disebut menggunakan metode mini-kompetisi.
Perubahan jenis pupuk itu menjadi salah satu hal yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik, terutama berkaitan dengan dasar perubahan kebutuhan, proses pengadaan, harga, penyedia, spesifikasi pupuk, hingga kesesuaiannya dengan kebutuhan kelompok tani penerima.
Bukan Sekadar Serapan Anggaran
Dengan nilai pengadaan yang mencapai sekitar Rp5,5 miliar, perhatian publik tidak semestinya hanya berhenti pada pertanyaan apakah anggaran telah terealisasi.
Yang tidak kalah penting adalah memastikan kapan barang dipesan, kapan barang diterima, siapa penerimanya, kapan disalurkan, dan kapan mulai benar-benar dimanfaatkan oleh petani.
Sebab, keberhasilan pengadaan sektor pertanian tidak hanya dapat diukur dari terserapnya anggaran atau tersedianya barang.
Ukuran lainnya adalah ketepatan waktu, ketepatan sasaran, dan manfaat nyata bagi petani.
Mesin perajang tembakau, misalnya, memiliki nilai manfaat yang sangat berkaitan dengan momentum musim. Ketika mesin tersedia setelah musim tembakau berakhir, maka manfaat pada musim tersebut tentu tidak lagi dapat dirasakan petani.
Karena itu, sorotan terhadap pengadaan ini pada akhirnya bermuara pada satu persoalan utama: apakah proses pengadaan telah dirancang mengikuti kebutuhan dan kalender pertanian di lapangan?
Jika barang memang telah dibeli dan tersedia, tentu masih ada manfaat untuk musim berikutnya. Namun, pertanyaan mengenai ketepatan waktu pengadaan dan efektivitas pemanfaatan pada musim berjalan tetap menjadi bagian penting yang layak dijelaskan kepada masyarakat.
Publik pun berhak mendapatkan informasi yang transparan mengenai seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, nilai kontrak, waktu pengiriman, penerimaan barang, hingga distribusi kepada kelompok tani.
Sebab, dalam pengadaan pertanian, barang yang tersedia belum tentu berarti pengadaan telah sepenuhnya berhasil jika manfaatnya tidak hadir pada saat petani membutuhkannya. ( Tim )
